Langkah Koordinator Pertanahan Kampung Cirapuhan

Langkah Koordinator Pertanahan Kampung Cirapuhan

Mangingat : 

 Penerapan konsep Trias Politika (pemisahan kekuasaan) di Indonesia dikuatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), terutama diatur pada pasal-pasal yang menetapkan pembagian kekuasaan legislatif (DPR/DPD), eksekutif (Presiden), dan yudikatif (Mahkamah Agung/Mahkamah Konstitusi). 

Trias politica adalah konsep politik pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga fungsi utama: eksekutif (pelaksana undang-undang), legislatif (pembuat undang-undang), dan yudikatif (penegak keadilan dan penafsir undang-undang). Konsep ini bertujuan mencegah kekuasaan absolut dan memastikan agar kekuasaan dapat saling mengimbangi dan mengawasi (sistem check and balances). Konsep ini awalnya dikemukakan oleh John Locke dan kemudian dikembangkan oleh Montesquieu. 
Tujuan Utama Trias Politica
  • Mencegah kekuasaan absolut: 
    Dengan membagi kekuasaan, tidak ada satu lembaga yang memiliki kekuasaan penuh dan mutlak. 
  • Menjamin hak-hak warga negara: 
    Ini mencegah kesewenang-wenangan pemerintah dan melindungi hak asasi manusia. 
  • Menciptakan sistem check and balances: 
    Lembaga-lembaga yang terpisah ini saling mengawasi dan mengimbangi satu sama lain untuk menciptakan pemerintahan yang seimbang dan stabil. 
Pembagian Kekuasaan Trias Politica 
  1. Kekuasaan Legislatif: Bertanggung jawab untuk membuat dan mengesahkan undang-undang. 
  2. Kekuasaan Eksekutif: Bertugas untuk menjalankan dan mengimplementasikan undang-undang yang telah dibuat. 
  3. Kekuasaan Yudikatif: Berfungsi untuk menafsirkan dan menegakkan keadilan serta menjatuhkan hukuman kepada pelanggar hukum. 
Penerapan Trias Politica di Indonesia
Indonesia menganut konsep trias politica ini, meskipun tidak secara mutlak. Konsep pemisahan kekuasaan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, di mana kekuasaan dibagi menjadi tiga fungsi utama yang saling berkaitan. 

  • Legislatif: Diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang bersama-sama membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
  • Eksekutif: Dipegang oleh Presiden dan Wakil Presiden beserta kabinet menterinya.
  • Yudikatif: Dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), yang bertanggung jawab dalam penyelesaian perkara hukum dan pengujian undang-undang.
Berikut adalah beberapa pasal kunci yang terkait dengan Trias Politika:
  • Kekuasaan Legislatif (Pembentuk Undang-Undang):
    • Pasal 20 ayat (1): Menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang. 
    • Pasal 22H: Menyebutkan pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang bersama dengan DPR memegang kekuasaan legislatif. 
  • Kekuasaan Eksekutif (Pemerintahan):
    • Pasal 4 ayat (1): Menyatakan bahwa "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar". 
  • Kekuasaan Yudikatif (Kehakiman):
    • Pasal 24 ayat (1): Menegaskan bahwa "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
    • Panglima tertinggi angkatan perang Indonesia dalam keadaan darurat berada pada Pasal 1 ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, yang menyatakan bahwa Presiden adalah Panglima Tertinggi Angkatan Perang yang berwenang menyatakan keadaan darurat. Wewenang ini juga dipertegas dalam Pasal 3 ayat (1) bahwa Penguasa Tertinggi dalam keadaan bahaya adalah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang selaku penguasa Darurat Militer Pusat. 
      Detail Pasal dan Kewenangan:
      • Pasal 1 ayat (1) Perppu No. 23 Tahun 1959 
        : 
        • Presiden, selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang, memiliki wewenang untuk menyatakan seluruh atau sebagian wilayah Indonesia dalam keadaan darurat (sipil, militer, atau perang).
        • Kondisi ini dapat diumumkan jika keamanan dan ketertiban terancam oleh pemberontakan, kerusuhan, bencana alam, perang, atau bahaya yang mengancam kehidupan negara. 
      • Pasal 3 ayat (1) Perppu No. 23 Tahun 1959 
        : 
        • Menjelaskan bahwa Penguasa Tertinggi dalam keadaan bahaya adalah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang yang bertindak sebagai Penguasa Darurat Militer Pusat.
      • Konteks Pasal 22 UUD 1945 
        : 
        • Wewenang Presiden untuk menyatakan keadaan darurat juga didasarkan pada Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memungkinkan Presiden menetapkan Perppu dalam keadaan genting yang memaksa. 
        • Hak presiden untuk memberikan amnesti, rehabilitasi, dan abolisi diatur dalam Pasal 14 UUD 1945, dengan pertimbangan yang berbeda untuk setiap jenis pengampunan:
          Penjelasan Lengkap:
          Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945, Presiden memiliki kewenangan untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi sebagai bagian dari hak prerogatifnya. Namun, terdapat perbedaan dalam mekanisme pemberiannya: 
          • Grasi: 
            Pengampunan yang menghapus atau mengurangi pelaksanaan pidana kepada terpidana. 
          • Rehabilitasi: 
            Pemulihan hak-hak terpidana yang telah hilang, yang diberikan kepada terpidana yang ternyata kemudian dinyatakan tidak bersalah. 
          • Amnesti: 
            Penghapusan akibat hukum pidana dari suatu perbuatan pidana terhadap orang yang bersangkutan. 
          • Abolisi: 
            Penghentian suatu proses pemeriksaan atau pengusutan perkara pidana sebelum adanya putusan pengadilan. 
          Perbedaan Mekanisme Pemberian:
          • Pasal 14 Ayat (1) UUD 1945 
            mengatur tentang pemberian grasi dan rehabilitasi oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. 
          • Pasal 14 Ayat (2) UUD 1945 
            mengatur tentang pemberian amnesti dan abolisi oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 
          Bahwa bersama ini kami : 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Dago elos bukan Sengketa tanah biasa !

Gambar
 pernyataan dari  Muhammad Basuki Yaman  yang menyatakan bahwa Dago Elos  bukan  sengketa tanah. Menurut  Muhammad Basuki Yaman , kasus di  Dago Elos  bukan sekadar sengketa tanah biasa, melainkan dikategorikan sebagai  modus mafia tanah yang terstruktur. Ia tidak menyangkal adanya permasalahan atau "sengketa" di lokasi tersebut, tetapi istilah sengketa tanah dago elos adalah jebakan . Dab lebih menekankan bahwa kasus tersebut merupakan manipulasi hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, yang menurutnya melibatkan empat pihak utama, bukan hanya dua pihak seperti yang diberitakan umum. Dago elos bukan Sengketa tanah biasa ! analisa konflik dago elos bukan sengketa tanah Tapi jebakan mafia tanah . Analisis Kasus Dago Elos Terkait Putusan harus di Batal kan , Analisa Konflik Dago Elos bukan sengketa tanah . konflik Dago elos adalah kolusi mafia tanah saling gugat .  Analisa Muhammad Basuki Yaman > *“DAGO ELOS BUKAN SENGKETA T...
Baca selengkapnya

sebenarnya lokasi sengketa tanah dago dimana ?

  sebenarnya lokasi sengketa tanah dago dimana ? Berikut penjelasan Lokasi sengketa tanah Dago dimana Kalau di jawab Dago Elos . Lokasi sengketa tanah di Dago sebenarnya berada di  Kampung Dago Elos, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat . agak kurang tepat jawaban itu yang tepat adalah di Dago . Kalau dago elos adalah wilayah bagian rw 02 . sedangkan objek Eigendome verponding 3742 dan 6467 seluas sekitar 5 hektar ada di kampun g Cirapuhan rw 01 . Kalau di bilang Dago elos maka tidak termasuk Rw 01 dan atau kampung cirapuhan . Kalau di Bilang dago baru tepat . Begitu penjelasan Muhammad Basuki Yaman Koordinator pertanahan kampung Cirapuhan . Hal itu , dengan mengalihkan nama ke lokasi Dago Elos dan atau rw 02 , Menurut Muhammad Basuki Yaman modus itu sudah ada sejak tahun 1980 an .  Adanya dugaan pengalihan nama . Pernyataan Muhammad Basuki Yaman yang menyebut adanya modus pengalihan nama ke Dago Elos sejak tahun 1980-an memberikan perspektif bahwa ...
Baca selengkapnya

Perbedaan utama antara analisis Dago Elos dan Kampung Cirapuhan

Gambar
  Perbedaan utama antara analisis Dago Elos dan Kampung Cirapuhan adalah fokus analisisnya: Dago Elos adalah sengketa lahan yang melibatkan warga dan pihak pemilik lahan (Keluarga Müller dan PT Dago Inti Graha), sedangkan Kampung Cirapuhan (atau "kampung" secara umum) bisa merujuk pada berbagai analisis sosial atau pembangunan yang lebih luas, bukan hanya sengketa lahan.  analisis Dago Elos , analisa Kampung Cirapuhan Dalam Versi Dago Elos : Gugatan Muller Dalam Analisa Versi Kampung Cirapuhan adalah  Kolusi Gugatan muller dimana pihak penggugat diduga kuat bekerja sama dengan  tergugat utama silahkan periksa Video dan artikel analisa versi Kampung Cirapuhan oleh kelompok masyarakat adat . Berikut daftar ini analisa lengkapnya :  https://wargakampungcirapuhan.blogspot.com/2025/06/daftar-isi.html Berikut penjelasan lebih rinci:   Analisis Dago Elos Fokus:   Sengketa kepemilikan dan legalitas lahan yang telah berlangsung sejak 2016 antara warga Kampung D...
Baca selengkapnya